8.5 C
New York
Sunday, May 31, 2020
Home Uncategorized Perusahaan Pemegang IOMKI Wajib Laporkan Acara Industri

Perusahaan Pemegang IOMKI Wajib Laporkan Acara Industri

Perusahaan tetap mengantongi IOMKI untuk tetap bisa beroperasi selama penerapan PSBB.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) mengeluarkan Surat Edaran Menperin Cetakan 8 Tahun 2020 tentang Kegiatan Pelaporan Bagi Perusahaan Industri & Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Hal tersebut berniat untuk memastikan perusahaan industri serta perusahaan kawasan industri pemegang IOMKI benar-benar melaksanakan aktivitas mereka sebati dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam masa darurat kesehatan tubuh Covid-19.

“Perusahaan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kesibukan industrinya, ” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya dalam Jakarta, Selasa (28/4).

Menperin mengeluarkan Surat Edaran Menperin Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IOMKI.

Surat edaran tersebut memuat kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan kongsi kawasan industri yang memiliki IOMKI. Ruang lingkup selanjutnya adalah kode etik pelaporan kegiatan industri oleh perusahaan serta sanksi administratif yang dikasih.

Selain itu kongsi juga wajib memastikan pelaksanaan aturan kesehatan penanganan Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industri mereka.

Kemudian surat informasi ini juga mewajibkan perusahaan pabrik dan kawasan industri melaporkan pengoperasian operasional dan mobilitas kegiatan pabrik secara berkala setiap akhir minggu. Perusahaan memberikan laporan melalui palang SIINas (siinas. kemenperin. go. id) dengan menggunakan akun masing-masing.

“Terhadap perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional serta mobilitas kegiatan industri sebanyak 3 kali periode, akan dikenakan hukuman administratif berupa pencabutan IOMKI, ” tegas Menperin.

sumber: Jarang

Most Popular

New Normal, 200 Ribu Mahasiswa hendak Kembali ke Kota Yogya

REPUBLIKA. CO. ID, YOGYAKARTA -- Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, sekitar 200 ribu mahasiswa dari luar daerah yang akan kembali ke Tanah air Yogyakarta saat New Normal...

16 ABK dari Madrid Reaktif Covid-19

REPUBLIKA. CO. ID, TANGERANG – Sebanyak 16 anak buah pesawat (ABK) dari  Kota Madrid, Spanyol terbukti reaktif Covid-19, setelah dikerjakan rapid test. Diketahui sekitar 467 ABK dari Madrid berkebangsaan Indonesia mendarat...

Pengesahan Bermutu, Pendidikan Bermutu

REPUBLIKA. CO. ID,     Oleh  Tatang Sunendar* Slogan "akreditasi bermutu, pendidikan bermutu" merupakan komitmen Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Menjadi kesadaran terdalam seluruh pimpinan di tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten kota. Terpampang di  player  maupun...

Apindo: Butuh Waktu Dua Bulan Adaptasi dengan New Normal

REPUBLIKA. CO. ID, SOLO -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surakarta menyambut cara wacana new normal atau biasa baru yang disiapkan oleh negeri pusat dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Namun, menurut Apindo,...

Recent Comments