8.5 C
New York
Tuesday, June 2, 2020
Home Uncategorized ASN Pemkot Malang yang Nekat Mudik akan Disanksi

ASN Pemkot Malang yang Nekat Mudik akan Disanksi

Pemkot Malang melarang ASN mudik daerah halaman.

REPUBLIKA. CO. ID, MALANG – Negeri Kota (Pemkot) Malang akan menganjurkan sanksi kepada Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang mudik.

Aturan ini dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Gajah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perombakan Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daersh dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Dilarang dan akan dikenakan sanksi untuk mereka yang melanggar. Saya menimbulkan masing-masing pimpinan perangkat daerah untuk mengawasi dan mengawal ini dengan baik, ” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

Menurut Sutiaji, ASN kudu menjadi panutan untuk khalayak umum. Oleh sebab itu, pelarangan pegangan perlu diterapkan kepada mereka.

Terlebih, ASN juga memiliki tugas memberikan interpretasi terkait larangan mudik di dunia masing-masing.

Jenis sanksi kepada ASN dengan mudik terdiri dari ringan, padahal dan berat. Instruksi ini tertuang melalui Surat Edaran Walikota Sebal nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatab Bepergian ke Sungguh Daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya Pencegahan Covid-19.

Kemudian dipertegas dengan Surat Walikota Malang Cetakan 850/882/35. 73. 502/2020 yang diperuntukkan kepada Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Kepala Satpol PP/Bagian/Sekretaris KPU/Camat di lingkungan Pemkot Malang.

“Isinya perihal Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerag dan atau kegiatan pegangan pada masa kedaruratan kesehatan umum Covid-19, ” jelasnya.

Secara rinci, sirih Sutiaji, aturan pelarangan mudik dalam kalangan ASN terhitung mulai 30 Maret 2020. ASN pelanggar tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin level ringan. Adapun untuk yang mudik terhitung pada 6 April mampu dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Menurut Sutiaji, acuan mas sanksi berpedoman pada SE Besar BKN Nomor 11/SE/IV/2020.

Mengacu hal tersebut, penetapan hukuman bisa peringatan, penurunan pangkat dan pelepasan status ASN. “Akan dinilai sejauh mana dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah, ” ucapnya.

Most Popular

Itu Tanggapan Mahfud MD Soal Pembicaraan Pemberhentian Presiden

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bahana terkait diskusi di universitas Gajah Mada dengan topik pemberhentian presiden. Menurutnya, diskusi tentang pemberhentian...

New Normal, 200 Ribu Mahasiswa hendak Kembali ke Kota Yogya

REPUBLIKA. CO. ID, YOGYAKARTA -- Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, sekitar 200 ribu mahasiswa dari luar daerah yang akan kembali ke Tanah air Yogyakarta saat New Normal...

16 ABK dari Madrid Reaktif Covid-19

REPUBLIKA. CO. ID, TANGERANG – Sebanyak 16 anak buah pesawat (ABK) dari  Kota Madrid, Spanyol terbukti reaktif Covid-19, setelah dikerjakan rapid test. Diketahui sekitar 467 ABK dari Madrid berkebangsaan Indonesia mendarat...

Pengesahan Bermutu, Pendidikan Bermutu

REPUBLIKA. CO. ID,     Oleh  Tatang Sunendar* Slogan "akreditasi bermutu, pendidikan bermutu" merupakan komitmen Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Menjadi kesadaran terdalam seluruh pimpinan di tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten kota. Terpampang di  player  maupun...

Recent Comments