8.5 C
New York
Monday, April 12, 2021
Home Uncategorized Covid-19 dan Kesadaran Hukum Etis

Covid-19 dan Kesadaran Hukum Etis

Karena hukum seolah dibuat sebagai alat melanggengkan kepentingan penguasa.

REPUBLIKA. CO. ID, Oleh: Dian Andriasari*

Semenjak awal kemunculan wabah Covid-19 pada Wuhan-Cina, dunia seketika gempar. Kita barangkali sepakat bahwa wabah Covid-19 adalah sebuah bencana besar dalam dunia.

Virus Covid-19 memang membuat penduduk dunia dipaksa berpikir keras, pola sosial pun seketika berubah. Namun dalam kondisi ini dapat dipercaya bahwa manusia adalah mahluk dengan paling adaptif.

Bagian lain yang menarik di sedang bencana wabah ini adalah lahirnya beragam wacana yang kemudian perkara atau sengaja dihubungkan dengan tanda ini meruang membuka ruang diskursus baru. Karena siapa yang terlepas dari dampak wabah ini? Nyaris tidak ada. Artinya semua lapisan masyarakat, setiap entitas dari tata sosial tanpa memandang preferensi politik, agama sama-sama mengalami dimensi ketakutan yang serupa. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia?

Tak kalah mencengangkan adalah ketika muncul wacana untuk membebaskan para napi di penjara dengan dalil yang tak lengkap dan tak dapat diterima oleh nalar. Apalagi ketika napi koruptor disebut sebagai salah mulia napi yang harus dibebaskan.

Jika alasannya adalah buat menekan anggaran, dapatkan pemerintah di hal ini Menkumham merilis tiruan hitungan anggaran yang dihemat daripada APBN untuk belanja makan serta minum tahanan? Setidaknya dalil asing yang dapat diterima oleh tepat, bukan sekedar akal-akalan.

Sensibilitas Publik dan Kesadaran Hukum Etis
Tersedia beberapa catatan penting sejak wabah Covid-19 ini menguji semua susunan masyarakat di Indonesia, saat yang sama ujian bagi para pejabat publik untuk lebih memiliki sensisbilitas. Sangat jelas wacana pembebasan napi koruptor di tengah pandemi ini, menguji nalar sekaligus kesabaran masyarakat bahwa pemberian remisi atau penghentian bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi Covid-19 hendak menjadi polemik baru.

Banyak pihak menyesalkan sikap negeri yang di duga mencari jalan untuk meringankan hukuman para koruptor melalui wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Walaupun pada akhirnya Menkumham Yasonna H Laoly telah mengklarifikasi peristiwa tersebut.

Tetap sekadar pernyataan yang telah diberikan di khalayak secara etis tak mampu otomatis selesai dengan klarifikasi, apalagi wacana yang menyakitkan itu menonjol ditengah ujian kemanusiaan ini. Karena hukum seolah dibuat sebagai alat melanggengkan kepentingan penguasa; demi elektabilitas politik.

Secara teoretis ataupun filosofis, etika dan hukum (dalam pendekatan nonpositivis) adalah perut entitas yang sangat berkaitan, tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika ialah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan asas yang telah diberi sanksi serta diformalkan.

Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan kaidah yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tingkatan norma dan asas, dengan demikian posisi etika adalah jauh pada atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum (baca: undang-undang).

Most Popular

Inggris Buka Kembali Pertokoan

REPUBLIKA.CO.ID, BIRMINGHAM -- Sejumlah antrian tampak mengular di luar pertokoan di seluruh Inggris pada Senin (12/4). Warga Inggris berbondong-bondong keluar rumah setelah pemerintah mencabut lockdown nasional selama tiga bulan. Saat matahari terbit,...

Berhati-hatilah dengan Slot Online

Slot online, dengan disebut hanya secara mesin slot, dempak, mesin buah, slot atau apapun sebutannya, adalah mesin pertaruhan elektronik yang menghasilkan permainan...

4 Macam Doa Buka Puasa di Bulan Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menyambut Bulan Ramadhan harus dengan hati yang senang. Selain itu, jangan lupa saat menjalani ibadah puasa harus diawali niat berpuasa dan berbuka puasa. Namun, doa berbuka puasa...

Sejumlah Rumah Warga di Kabupaten Malang Rusak Akibat Gempa

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sejumlah rumah warga di Kabupaten Malang dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa. Bahkan, kerusakan juga dilaporkan terjadi di...

Recent Comments