8.5 C
New York
Tuesday, June 2, 2020
Home Uncategorized Covid-19 dan Kesadaran Hukum Etis

Covid-19 dan Kesadaran Hukum Etis

Karena hukum seolah dibuat sebagai alat melanggengkan kepentingan penguasa.

REPUBLIKA. CO. ID, Oleh: Dian Andriasari*

Semenjak awal kemunculan wabah Covid-19 pada Wuhan-Cina, dunia seketika gempar. Kita barangkali sepakat bahwa wabah Covid-19 adalah sebuah bencana besar dalam dunia.

Virus Covid-19 memang membuat penduduk dunia dipaksa berpikir keras, pola sosial pun seketika berubah. Namun dalam kondisi ini dapat dipercaya bahwa manusia adalah mahluk dengan paling adaptif.

Bagian lain yang menarik di sedang bencana wabah ini adalah lahirnya beragam wacana yang kemudian perkara atau sengaja dihubungkan dengan tanda ini meruang membuka ruang diskursus baru. Karena siapa yang terlepas dari dampak wabah ini? Nyaris tidak ada. Artinya semua lapisan masyarakat, setiap entitas dari tata sosial tanpa memandang preferensi politik, agama sama-sama mengalami dimensi ketakutan yang serupa. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia?

Tak kalah mencengangkan adalah ketika muncul wacana untuk membebaskan para napi di penjara dengan dalil yang tak lengkap dan tak dapat diterima oleh nalar. Apalagi ketika napi koruptor disebut sebagai salah mulia napi yang harus dibebaskan.

Jika alasannya adalah buat menekan anggaran, dapatkan pemerintah di hal ini Menkumham merilis tiruan hitungan anggaran yang dihemat daripada APBN untuk belanja makan serta minum tahanan? Setidaknya dalil asing yang dapat diterima oleh tepat, bukan sekedar akal-akalan.

Sensibilitas Publik dan Kesadaran Hukum Etis
Tersedia beberapa catatan penting sejak wabah Covid-19 ini menguji semua susunan masyarakat di Indonesia, saat yang sama ujian bagi para pejabat publik untuk lebih memiliki sensisbilitas. Sangat jelas wacana pembebasan napi koruptor di tengah pandemi ini, menguji nalar sekaligus kesabaran masyarakat bahwa pemberian remisi atau penghentian bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi Covid-19 hendak menjadi polemik baru.

Banyak pihak menyesalkan sikap negeri yang di duga mencari jalan untuk meringankan hukuman para koruptor melalui wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Walaupun pada akhirnya Menkumham Yasonna H Laoly telah mengklarifikasi peristiwa tersebut.

Tetap sekadar pernyataan yang telah diberikan di khalayak secara etis tak mampu otomatis selesai dengan klarifikasi, apalagi wacana yang menyakitkan itu menonjol ditengah ujian kemanusiaan ini. Karena hukum seolah dibuat sebagai alat melanggengkan kepentingan penguasa; demi elektabilitas politik.

Secara teoretis ataupun filosofis, etika dan hukum (dalam pendekatan nonpositivis) adalah perut entitas yang sangat berkaitan, tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika ialah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan asas yang telah diberi sanksi serta diformalkan.

Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan kaidah yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tingkatan norma dan asas, dengan demikian posisi etika adalah jauh pada atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum (baca: undang-undang).

Most Popular

Itu Tanggapan Mahfud MD Soal Pembicaraan Pemberhentian Presiden

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bahana terkait diskusi di universitas Gajah Mada dengan topik pemberhentian presiden. Menurutnya, diskusi tentang pemberhentian...

New Normal, 200 Ribu Mahasiswa hendak Kembali ke Kota Yogya

REPUBLIKA. CO. ID, YOGYAKARTA -- Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, sekitar 200 ribu mahasiswa dari luar daerah yang akan kembali ke Tanah air Yogyakarta saat New Normal...

16 ABK dari Madrid Reaktif Covid-19

REPUBLIKA. CO. ID, TANGERANG – Sebanyak 16 anak buah pesawat (ABK) dari  Kota Madrid, Spanyol terbukti reaktif Covid-19, setelah dikerjakan rapid test. Diketahui sekitar 467 ABK dari Madrid berkebangsaan Indonesia mendarat...

Pengesahan Bermutu, Pendidikan Bermutu

REPUBLIKA. CO. ID,     Oleh  Tatang Sunendar* Slogan "akreditasi bermutu, pendidikan bermutu" merupakan komitmen Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Menjadi kesadaran terdalam seluruh pimpinan di tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten kota. Terpampang di  player  maupun...

Recent Comments