8.5 C
New York
Thursday, November 26, 2020
Home Uncategorized Ini Mengapa KPU Bawaslu Harus Oleh sebab itu Wasit Super Tegas

Ini Mengapa KPU Bawaslu Harus Oleh sebab itu Wasit Super Tegas

Penyelenggara pilkada yang netral dan tegas diharap hindari munculnya klaster,

REPUBLIKA. CO. ID, oleh Golok Kartika, Dessy Suciati Saputri

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya lengkap kekhawatiran akan pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada selalu banyak terjadi. Menteri Dalam Jati (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemangku bersikap netral dan menindak tegas setiap pelanggaran.

“Saya kira di samping itu adalah komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu serta pengawasan yang ketat, ” ujar Tito di dalam webinar nasional Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10).

Ia berharap KPU dan Bawaslu bisa berfungsi sebagai wasit saat pelaksanaan pilkada serentak di 270 wilayah bersikap netral. Termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus berlaku tegas kepada jajaran penyelenggara dengan juga berpotensi melanggar aturan.

Menurut Tito, jika pengelola netral, maka semua pihak hendak menghormatinya. Akan tetapi, apabila pemangku justru melakukan pelanggaran seperti berperan politik transaksional, maka timbul percekcokan karena peserta pilkada tidak percaya kepada mereka.

Dalam sisi lain, ia mengaku telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk tidak melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan paslon, kecuali atas persetujuan tercatat darinya. Hanya tiga kondisi yang dikecualikan, yaitu, jabatan kosong jadi tidak ada pejabat yang menyelenggarakan, pejabat dalam proses hukum ataupun ditahan oleh aparat penegak adat, dan pejabat meninggal dunia.

Namun, kata Tito, pelanggaran terkait mutasi pejabat masih pasti dilakukan oleh kepala daerah yang maju kembali dalam pilkada. Hingga akhirnya ditangani Bawaslu sampai datang rekomendasi sanksi kepada KPU buat mendiskualifikasi pasangan calon yang bersangkutan.

“Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada telaahan demikian, sehingga temuan Bawaslu lalu di-followup oleh KPU, ” logat Tito.

Selain kepada penyelenggara, Tito pun mengingatkan aparat kepolisian untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dalam kegiatan pilkada. Menurutnya, ada banyak peraturan yang bisa digunakan, mulai dari Peraturan (UU) Karantina Kesehatan, sampai UNDANG-UNDANG Wabah Penyakit Menular.

Menurutnya, dalam 25 hari kala kampanye, pelaksanaan kampanye relatif tenteram dari potensi konflik. Akan namun, ada sejumlah konflik yang memanas seperti di Donpu (Nusa Tenggara Barat), Nusa Tenggara Timur, Banggai (Sulawesi Tengah), meskipun pada alhasil dapat dikendalikan.

Ide kreatif dalam berkampanye juga didorong Tito terus dilakukan. Ia menghargai pemanfaatan hand sanitizer atau cairan penyanitasi tangan dan masker sebagai bahan kampanye lebih efektif dipadankan baliho. Alat pelindung diri di dalam mencegah penularan Covid-19 itu bisa ditempeli gambar atau nomor runtut pasangan calon (paslon).

“Masker lebih efektif daripada papan iklan, baliho itu statis, yang nonton orangnya lewat-lewat itu saja. Tapi kalau masker bisa masuk datang ke gang-gang, ke pasar, wadah ibadah. Orang ngobrol pasti tahu muka. Sebetulnya yang pakai kedok pasangan calon dia menjadi medan promosi, ” ujar Tito.

Ia melanjutkan, berdasarkan pesan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang disampaikan saat kerap di Istana Presiden kemarin, beberapa daerah yang menggelar pilkada cendurung menunjukkan penurunan grafik penularan. Misalnya, daerah yang semula berstatus daerah merah menjadi zona oranye/kuning, awal zona oranye menjadi zona kuning, dan zona kuning bergerak menjadi zona hijau.

“Nah ini artinya apa? Artinya Pilkada yang tadinya diperkirakan, dikhawatirkan mau menjadi media penularan, ternyata (tidak terjadi), ” kata Tito.

Menurut dia, pilkada & penularan Covid-19 tidak memiliki korelasi langsung. Sepanjang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dilakukan secara ketat serta pengawasan tegas oleh aparat penegak hukum di daerah.

“Kalau ada sampai yang kelewatan massanya besar, kemudian seperti rapat umum, bila perlu dari Polri yang bertindak dengan menerapkan Undang-Undang, bukan Undang-Undang Pemilu, Pilkada, akan tetapi Undang-Undang yang berlaku lainnya, misalnya (UU tentang) Wabah Penyakit Menular, ” tutur Tito.

Sementara itu, menurut Anggota Komisi II DPR RI Endro S Yahman, Bawaslu perlu bekerja ekstra pada melakukan pengawasan, karena pilkada digelar dalam kondisi pandemi. Menurutnya, pilkada saat ini sangat rawan terjadi politik uang karena masyarakat mengalami pengganggu ekonomi.

“Bawaslu pula punya tanggung jawab terhadap pengembangan partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator kualitas demokrasi, ” kata pendahuluan Endro.

Ia juga menilai, KPU kurang inovatif di dalam melakukan sosialisasi, bahkan mereka sedang bekerja dengan pola normal di dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Padahal, pilkada saat pandemi Covid-19 mengalami banyak pembatasan secara fisik demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Sedangkan dalam menggalang pemilih juga masih gagap dalam menyesuaikan dengan peraturan kampanye menggunakan protokol Covid-19, ” kata politikus PDI Perjuangan itu.

KPU mendorong peserta dan pemilih mewujudkan pilkada yang berintegritas. Akan tetapi, KPU serupa menghadapi sejumlah tantangan integritas di pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi ini, lupa satunya kepatuhan terhadap protokol kesehatan tubuh pencegahan Covid-19.

Pelaksana harian Ketua KPU RI, Petunjuk Saputra, mengatakan KPU daerah kudu terus mendorong peserta pemilihan buat taat pada protokol kesehatan dan memberikan sanksi yang sesuai pada pelanggarnya. KPU ditantang terus menginformasikan hal-hal baru yang perlu diketahui oleh peserta pilkada terkait habituasi protokol kesehatan pada setiap kesibukan pilkada untuk mencegah pelanggaran.

Terutama tahapan kampanye yang berlangsung saat ini, beserta hukuman bagi mereka yang melanggar. KPU akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengenakan sanksi pembubaran, tidak diperbolehkan aksi selama tiga hari, bahkan melaporkan yang bersangkutan kepada kepolisian.

Ilham melanjutkan, jajaran KPU harus mampu merespons dengan cantik dan tepat terhadap kecemasan & ketidakpercayaan masyarakat tentang pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi. Sehingga KPU dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk memilih demgan tetap mengedepankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Untuk itu, KPU RI sudah menggelar simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan di sejumlah wilayah sebanyak empat kali. Menurut Ilham, KPU akan menerapkan protokol kesehatan tubuh yang ketat pada hari pengumpulan suara 9 Desember 2020 mendatang.

KPU akan menerapkan jaga jarak antarorang di tempat pemungutan suara (TPS). Seluruh aparat akan dibekali dengan alat penjaga diri, TPS disemprot disinfektan secara berkala, sarana cuci tangan disediakan di pintu masuk dan muncul TPS, dan pemilih juga dikasih sarung tangan plastik sekali memakai.

“Teman-teman disabilitas tunanetra tetap bisa membaca huruf braille ketika mereka menggunakan sarung lengah, ” kata Ilham.

Selain itu, petugas TPS kudu seminimal mungkin berinteraksi fisik dengan pemilih. Sebelum masuk TPS, para pemilih akan dicek suhu tubuhnya dan dipastikan tidak melebihi 37, 3 derajat celsius.

Bagi pemilih yang bersuhu tubuh lebih dari 37, 3 derajat celsius, KPU akan mengarahkannya ke bilik suara khusus yang tidak berdekatan dengan bilik suara umum. Petugas yang menangani pun harus mengenakan pakaian hazmat dan APD lengkap.

Ketua Dasar Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Doni Monardo mengatakan, penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi tak akan menjadi klaster anyar. Pernyataannya dilanjutkan, jika masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.

“Ada 14 provinsi yang ada kegiatan pilkada namun tanpa zona merah… Masalahnya bukan ada atau tidak ada pilkada. Perkara lebih kepada kepatuhan terhadap disiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci lengah, ” ujar Doni saat konvensi pers usai rapat terbatas, Senin (12/10).

Karena tersebut, ia meminta masyarakat agar taat menerapkan protokol kesehatan. Yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan bubuk, maupun menjaga jarak.

Most Popular

Venue Akuatik Olimpiade Tokyo Diresmikan

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA --  Gubernur Tokyo Yuriko Koike secara resmi membuka venue akuatik yang akan digunakan buat Olimpiade tahun depan, Sabtu (24/10). Dilansir Reuters, Sabtu (24/10), peresmian venue akuatik seharusnya dilakukan dalam...

Transportasi Pelanggar Protokol Kesehatan Dikenai Hukuman

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Gajah Perhubungan Budi Karya Sumadi menguatkan akan menyiapkan sanksi bagi operator transportasi yang tidak mematuhi aturan kesehatan saat operasional libur lama Oktober 2020. Dia menegaskan, Kemenhub...

Gubernur Jabar Tinjau Simulasi Vaksinasi Covid-19 di Depok

REPUBLIKA. CO. ID,   DEPOK -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, didampingi Pjs Wali Kota Depok, Dedi Supandi, meninjau kegiatan simulasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tapos, Kota Depok, Kamis (22/10). Selain itu, mereka...

Berkali-Kali Jatuh dari Sepeda, Wulan Guritno tak Kapok

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Sejak duduk dalam bangku SMP, Wulan Guritno sudah hobi berolahraga. Perempuan yang saat ini dikenal sebagai aktris dan cara itu melakukannya demi kesehatan, tidak karena ingin mencapai...

Recent Comments


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/helpmetosleep/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673