8.5 C
New York
Thursday, November 26, 2020
Home Uncategorized ASN Pemkot Malang yang Nekat Mudik akan Disanksi

ASN Pemkot Malang yang Nekat Mudik akan Disanksi

Pemkot Malang melarang ASN mudik daerah halaman.

REPUBLIKA. CO. ID, MALANG – Negeri Kota (Pemkot) Malang akan menganjurkan sanksi kepada Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang mudik.

Aturan ini dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Gajah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Perombakan Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daersh dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Dilarang dan akan dikenakan sanksi untuk mereka yang melanggar. Saya menimbulkan masing-masing pimpinan perangkat daerah untuk mengawasi dan mengawal ini dengan baik, ” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

Menurut Sutiaji, ASN kudu menjadi panutan untuk khalayak umum. Oleh sebab itu, pelarangan pegangan perlu diterapkan kepada mereka.

Terlebih, ASN juga memiliki tugas memberikan interpretasi terkait larangan mudik di dunia masing-masing.

Jenis sanksi kepada ASN dengan mudik terdiri dari ringan, padahal dan berat. Instruksi ini tertuang melalui Surat Edaran Walikota Sebal nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatab Bepergian ke Sungguh Daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya Pencegahan Covid-19.

Kemudian dipertegas dengan Surat Walikota Malang Cetakan 850/882/35. 73. 502/2020 yang diperuntukkan kepada Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Kepala Satpol PP/Bagian/Sekretaris KPU/Camat di lingkungan Pemkot Malang.

“Isinya perihal Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerag dan atau kegiatan pegangan pada masa kedaruratan kesehatan umum Covid-19, ” jelasnya.

Secara rinci, sirih Sutiaji, aturan pelarangan mudik dalam kalangan ASN terhitung mulai 30 Maret 2020. ASN pelanggar tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin level ringan. Adapun untuk yang mudik terhitung pada 6 April mampu dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Menurut Sutiaji, acuan mas sanksi berpedoman pada SE Besar BKN Nomor 11/SE/IV/2020.

Mengacu hal tersebut, penetapan hukuman bisa peringatan, penurunan pangkat dan pelepasan status ASN. “Akan dinilai sejauh mana dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah, ” ucapnya.

Most Popular

Venue Akuatik Olimpiade Tokyo Diresmikan

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA --  Gubernur Tokyo Yuriko Koike secara resmi membuka venue akuatik yang akan digunakan buat Olimpiade tahun depan, Sabtu (24/10). Dilansir Reuters, Sabtu (24/10), peresmian venue akuatik seharusnya dilakukan dalam...

Transportasi Pelanggar Protokol Kesehatan Dikenai Hukuman

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Gajah Perhubungan Budi Karya Sumadi menguatkan akan menyiapkan sanksi bagi operator transportasi yang tidak mematuhi aturan kesehatan saat operasional libur lama Oktober 2020. Dia menegaskan, Kemenhub...

Gubernur Jabar Tinjau Simulasi Vaksinasi Covid-19 di Depok

REPUBLIKA. CO. ID,   DEPOK -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, didampingi Pjs Wali Kota Depok, Dedi Supandi, meninjau kegiatan simulasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tapos, Kota Depok, Kamis (22/10). Selain itu, mereka...

Berkali-Kali Jatuh dari Sepeda, Wulan Guritno tak Kapok

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Sejak duduk dalam bangku SMP, Wulan Guritno sudah hobi berolahraga. Perempuan yang saat ini dikenal sebagai aktris dan cara itu melakukannya demi kesehatan, tidak karena ingin mencapai...

Recent Comments


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/helpmetosleep/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673